Proyek karbon bisa dirancang dengan baik, tetapi tetap gagal audit karena tidak ada yang dapat menunjukkan siapa yang berhak secara hukum mengklaim hasilnya. Dalam Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards versi 3.1, hal ini diatur dalam kriteria G5, Status Hukum dan Hak Properti. Artikel ini membahas bagian Status Hukum dari G5: hukum, persetujuan, kepemilikan, dan penghitungan ganda. Bagian persetujuan masyarakat dan sengketa lahan dalam G5 merupakan topik tersendiri.
Empat persyaratan Status Hukum
Pada bagian Status Hukum, G5 meminta proyek melakukan empat hal:
- Daftarkan hukumnya. Sampaikan daftar semua hukum dan regulasi nasional maupun lokal di negara tuan rumah yang relevan dengan kegiatan proyek. Berikan jaminan bahwa proyek patuh dan, bila relevan, tunjukkan caranya. - Dokumentasikan persetujuannya. Tunjukkan bahwa proyek mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang. Ini mencakup otoritas formal dan adat yang lazim dibutuhkan oleh masyarakat. - Tunjukkan kepemilikan tanpa sengketa. Buktikan bahwa proponen memiliki "kemampuan tanpa syarat, tanpa sengketa, dan tanpa beban" untuk mengklaim bahwa proyek akan atau telah menghasilkan manfaat iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. - Sebutkan apa yang dapat diperdagangkan dan hindari penghitungan ganda. Identifikasi manfaat iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati yang dapat diperdagangkan, lalu jelaskan cara menghindari penghitungan ganda. Standar ini secara khusus menyebut offset yang dijual di pasar sukarela dan dihasilkan di negara yang ikut serta dalam mekanisme kepatuhan.
Apa yang dimaksud hukum "lokal"
Standar ini mendefinisikan hukum lokal secara luas. Hukum lokal mencakup semua norma yang diterbitkan lembaga pemerintah di bawah tingkat nasional, seperti aturan departemen atau kota, serta norma adat. Jadi, daftar hukum yang hanya memuat undang-undang nasional belum lengkap menurut rumusan ini.
Mengapa otoritas adat disebut
Persyaratan persetujuan tidak berhenti di tingkat negara. Persetujuan harus datang dari otoritas negara, lokal, dan masyarakat adat yang berwenang, dan dokumen harus menunjukkan persetujuan dari "otoritas formal dan/atau adat yang mapan dan lazim dibutuhkan oleh masyarakat". Bagi desain proyek, ini berarti sejak awal memetakan siapa yang menurut masyarakat sendiri harus memberi restu. Peta itu tidak selalu sama dengan bagan organisasi pemerintah.
Enam jalur kepemilikan proyek
Kata "kepemilikan" didefinisikan dalam catatan kaki standar. Artinya adalah hak hukum untuk mengendalikan dan menjalankan kegiatan proyek. Kepemilikan dapat diberikan kepada proponen dalam keadaan berikut:
| Jalur | Dengan bahasa sederhana |
|---|---|
| 1 | Kepemilikan timbul atau diberikan berdasarkan undang-undang, peraturan, atau keputusan oleh otoritas yang berwenang |
| 2 | Kepemilikan timbul berdasarkan hukum |
| 3 | Hak menurut undang-undang, properti, atau kontrak atas pabrik, peralatan, atau proses yang menghasilkan penurunan emisi, penyerapan, atau manfaat, di mana hak tersebut mencakup kepemilikan atasnya dan belum dilepaskan |
| 4 | Hak menurut undang-undang, properti, atau kontrak atas lahan, vegetasi, atau proses konservasi atau pengelolaan yang menghasilkannya, juga mencakup kepemilikan atas hasilnya dan tidak dilepaskan |
| 5 | Perjanjian yang dapat ditegakkan dan tidak dapat dibatalkan dengan pemegang hak atas pabrik, peralatan, atau proses, yang mengalihkan kepemilikan kepada proponen |
| 6 | Perjanjian yang dapat ditegakkan dan tidak dapat dibatalkan dengan pemegang hak atas lahan, vegetasi, atau proses konservasi atau pengelolaan, yang mengalihkan kepemilikan kepada proponen |
Ada dua hal yang patut dicermati:
- Jalur 3 sampai 6 masing-masing menyatakan bahwa hak tersebut harus mencakup kepemilikan atas penurunan emisi, penyerapan, dan manfaat yang dihasilkan, dan bahwa proponen tidak boleh telah kehilangan hak itu. Memiliki lahan tidak otomatis berarti memiliki karbonnya. - Jalur 5 dan 6 ditujukan bagi proponen yang tidak memegang hak tersebut sendiri. Mereka memerlukan perjanjian yang dapat ditegakkan sekaligus tidak dapat dibatalkan. Lisensi yang dapat dicabut atau kesepahaman informal tidak memenuhi rumusan ini.
Catatan tentang tiga jenis manfaat
Uji kepemilikan di G5 tidak hanya mencakup penurunan atau penyerapan emisi. Uji ini mencakup manfaat iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Ketika proyek menggunakan CCB bersama standar karbon, unit karbon dihitung di tempat lain. G5 tetap meminta proponen mampu mengklaim ketiga jenis manfaat tersebut tanpa sengketa.
Penghitungan ganda di G5
Kewajiban terkait penghitungan ganda terdiri dari dua bagian:
1. Identifikasi manfaat mana yang dapat diperdagangkan. 2. Jelaskan cara proyek menghindari penghitungan manfaat tersebut dua kali.
Standar ini menyebut situasi yang paling dikhawatirkan: offset yang dijual di pasar sukarela dan dihasilkan di negara yang ikut serta dalam mekanisme kepatuhan. Pada bagian ini, standar tidak menetapkan mekanisme tertentu. Karena itu, proyek perlu menjelaskan pengaturannya sendiri dengan jelas dan siap diuji oleh badan validasi.
Daftar periksa praktis
Daftar ini adalah tafsiran kami atas persyaratan, bukan teks dari standar:
- Daftar hukum yang memuat norma nasional, subnasional, dan adat, masing-masing dengan catatan singkat tentang kepatuhan. - Salinan persetujuan dari lembaga negara dan lokal, serta catatan persetujuan dari otoritas adat yang disebut masyarakat. - Memo kepemilikan singkat yang menyatakan jalur mana dari keenam jalur yang berlaku, dengan instrumen pendukung terlampir. - Jika pemilik lahan atau masyarakat adalah pemegang hak, perjanjian yang mengalihkan kepemilikan hasil kepada proponen, beserta bukti bahwa perjanjian itu dapat ditegakkan dan tidak dapat dibatalkan. - Satu paragraf tentang manfaat yang dapat diperdagangkan dan pengaturan penghitungan ganda.
Celah yang sering terjadi
- Menganggap sewa lahan sebagai bukti kepemilikan karbon, padahal sewa tersebut tidak menyebut hasilnya. - Mendaftar hukum nasional tetapi tidak norma lokal atau adat. - Memperoleh izin dari kantor pemerintah, tetapi tidak dari otoritas yang diakui masyarakat. - Hanya menjelaskan unit karbon dan mengabaikan manfaat masyarakat serta keanekaragaman hayati.
Kesimpulan
Status hukum adalah pekerjaan dokumen yang dimulai sejak dini. Jika jalur kepemilikan tidak jelas pada tahap desain, hal itu tidak akan menjadi lebih jelas saat audit. Pilih jalurnya, kumpulkan instrumennya, dan perbarui daftar hukum seiring perubahan hukum dan perjanjian.
Ubah Target Iklim Jadi Portofolio Terverifikasi
TREEO menghubungkan seluruh siklus karbon — kelayakan, simulasi, pemantauan real-time, dan pelaporan siap registri — dengan memadukan konsultasi ahli dan teknologi dMRV, sehingga bukti sudah tersedia sebelum ada yang memintanya.



